Bobotoh Jakarta

Oleh : Anton Sanjoyo

Dua malam lalu, sebuah berita pendek di televisi membuat saya terkesima. Berita olahraga berdurasi sekitar dua menit itu mengabarkan tekad ”The Viking”—kelompok pendukung kesebelasan Persib Bandung—untuk membantu kondisi keuangan tim kesayangannya. Tekad itu menyusul situasi di mana Persib tidak akan menerima lagi duit rakyat dalam bentuk APBD untuk musim kompetisi 2009-2010.

Saat dikonfirmasi, Heru Joko, Ketua The Viking, membenarkan tekad kelompok bobotoh-nya untuk menyelamatkan Persib dari kemungkinan tidak ikut kompetisi karena tak punya duit. ”Sebenarnya itu tekad yang emosional karena rasa cinta kami kepada Persib. Yang pasti, wacana itu ditanggapi positif oleh manajemen Persib, dalam hal ini PT Persib Bandung Bermartabat,” kata Heru dengan logat Sunda-nya yang kental.

Saya harus menelepon Heru dengan dua alasan. Pertama konfirmasi, dan kedua, saya tidak menemukan berita yang lebih rinci di media cetak selain berita pendek di televisi tersebut. Padahal, barangkali—meski baru dalam bentuk wacana—inilah momen bersejarah dalam persepakbolaan nasional. Momen itu adalah bangkitnya kesadaran klub dan kelompok pendukungnya bahwa tim sepak bola profesional memang bukan ”pengemis” yang menghabiskan uang rakyat untuk berkompetisi. Apa pun dalihnya, pemakaian uang rakyat untuk membiayai klub sepak bola profesional adalah tindakan melawan hukum karena melanggar undang-undang dan mencederai rasa keadilan.

Tim ”Maung Bandung” Persib yang telah membentuk PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) punya pendukung fanatik yang diklaim The Viking sebanyak 60.000 orang. Dalam wacananya, kelompok bobotoh ini akan mengumpulkan uang sumbangan Rp 15.000 per orang. Dari uang yang terkumpul, sebagian akan disumbangkan ke Persib dan sebagian lagi sebagai modal untuk mengelola cendera mata Persib. Penyumbang juga akan mendapat ”sertifikat” tanda kesetiaan dan mereka diwajibkan membeli suvenir resmi yang dikelola The Viking dan Persib.

”Namun, ini sekali lagi baru wacana. Kalaupun nanti berjalan, harus sesuai tata cara perusahaan karena Persib sudah berbentuk PT,” kata Heru.

Meski baru wacana, ini tetap momen bersejarah. Sebab, dalam empat tahun terakhir, persoalan pembiayaan klub lewat APBD yang melanggar hukum tak pernah menemukan solusi, bahkan dalam bentuk sekadar pembicaraan warung kopi sekalipun. PSSI sebagai penanggung jawab tertinggi pembangunan sepak bola pun seperti mendua sikap. Mereka ”memaksa” tim sepak bola untuk profesional, membentuk PT, membangun stadion, dan membina pemain muda. Namun, di sisi lain, tetap memberi peluang-peluang bagi klub-klub liga profesional untuk meminta APBD dengan mengatasnamakan sepak bola sebagai alat pembangunan dan pemersatu bangsa.

Beberapa tahun lalu, harian ini menggelar sebuah seminar untuk mencari jalan agar klub-klub peserta Liga Indonesia mampu mandiri, bisa ”menjual diri” ke sponsor, dan membentuk industri sepak bola yang sehat tanpa menggantungkan diri pada uang rakyat, pada APBD yang seharusnya mengalir untuk kemaslahatan orang banyak. Sayangnya, seminar ini praktis tak diminati PSSI. Yang justru bersemangat hadir pakar manajemen, dunia usaha, sesepuh pemerhati, dan praktisi sepak bola.

Namun, waktu terus bergulir. Sepak bola nasional, dalam hal ini PSSI, tak mampu menahan arus reformasi dan gerakan antikorupsi yang terus didengungkan. Para kepala daerah sekarang harus berhati-hati mengucurkan APBD-nya ke klub sepak bola karena bisa dituduh korupsi. Sementara itu, FIFA, sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, juga terus mendorong semua anggotanya untuk menggelar kompetisi profesional dengan syarat-syarat ketat bagi pesertanya.

Walhasil, banyak klub peserta Liga Super Indonesia, yang sudah terbiasa menengadahkan tangan meminta APBD, kini kehilangan sumber utama keuangannya. Mereka kini, suka tidak suka, mau tidak mau, harus keluar dari zona nyaman (comfort zone) yang sejak 1994 mereka nikmati sebagai ”anak emas” pemerintah daerah. Mereka sekarang harus memeras otak mendanai dirinya sendiri.

The Viking dan Persib pasti sadar, sepak bola nasional punya potensi luar biasa untuk menjadi industri yang besar sekaligus sehat. Basis pendukung yang besar, ditambah fanatisme yang sangat kuat, menjadi modal awal untuk membentuk ”pasar” bagi produk permainan sepak bola di lapangan hijau. PT PBB tinggal merespons wacana yang dilontarkan The Viking dengan menyewa ahli bisnis dan pemasaran, bukan saja untuk menjual cendera mata, tetapi menjual Persib dan sepak bola secara utuh, mulai dari ticketing, negosiasi dengan sponsor, kontrak dengan televisi, dan segala hal rinci tentang membisniskan sepak bola.

Barcelona adalah contoh ideal bagaimana penggemar membiayai klub sepak bola pujaannya. Dengan basis fanatisme bangsa Catalan, mereka sukarela membiayai klubnya lewat donasi yang tak pernah putus, pembelian tiket terusan dan suvenir resmi. Pendukung Barcelona percaya, setiap sen yang mereka keluarkan untuk klub adalah tetesan darah segar bagi kelangsungan hidup klub.

The Viking dan Persib bisa memulai revolusi besar pengelolaan sepak bola nasional. Jalan mereka masih panjang, terjal, dan berbatu. Namun, jika punya tekad bulat, impian mereka pasti terwujud.

Saat menulis ini, saya membaca berita lain: pendukung Persebaya berdemo meminta pemerintah daerah tetap mengucurkan APBD untuk tim pujaannya itu. Sebuah kontradiksi sekaligus ironi.

Sumber : http://koran.kompas.com